You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Komunitas Desa Garut

Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, Prov. Jawa Barat
Info

Penjelasan Visi Misi Calon Kepala Desa Cibunar Nomor Urut 3 Rahmat


Penjelasan Visi Misi Calon Kepala Desa Cibunar Nomor Urut 3 Rahmat

Visi dan Misi merupakan point pernyataan singkat yang disampaikan untuk mempermudah memahami tentang harapan apa yang dimiliki calon kepala desa dan langkah-langkah konkrit apa saja yang akan diambil untuk mewujudkan harapan tersebut. Untuk itu perlu dijelaskan lebih lanjut agar pernyataan singkat tersebut dapat lebih dipahami oleh public. Berikut ini merupakan penjelasan singkat tentang langkah apa yang akan dilakukan oleh calon kepala desa untuk mewujudkan visi yang disusunya:

MISI 1.

"Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa berlandaskan pada prinsip tata laksana pemerintahan yang baik (good governance), dinamis dan adaptif sesuai dengan regulasi dan didukung oleh sarana prasarana kerja yang memadai untuk melaksanakan pelayanan terbaik bagi seluruh warga desa."

Hal-hal penting yang terkandung dalam misi pertama adalah:

a. Penerapan prinsip tata laksana pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa

  • Adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan desa, baik secara langsung maupun tidak langsung, Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dalam menyampaikan pendapat demi keberhasilan pencapaian tujuan program.Ketersediaan data/informasi mutakhir tentang kegiatan pemerintah desa termasuk rumusan kebijakan dan pelaksanaan kerja organisasi  dan dapat mudah diakses oleh publik dari mana saja dan kapan saja.Informasi dan kegiatan yang harus transparan meliputi pengelolaan dana yang meliputi sistem, jumlah dan sumber dana, serta penyalurannya; organisasi dan personal meliputi struktur, tugas, personal, dan sistem manajemennya; perencanaan meliputi rencana jangka pendek dan menengah; pelaksanaan meliputi progress report serta kendala yang dihadapi; pengadaan barang dan jasa meliputi informasi terpadu pelaksanaannya; dan penyaluran dana bantuan meliputi jumlah dan nilai dana yang tersedia, kriteria dan jumlah penerima, sumber dan bentuk bantuan, serta mekanisme pertanggung jawaban.
  • Kepastian hukum. Adanya peraturan desa sebagai implementasi Standar Pelayanan Minimal Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2017 yang bertujuan untuk mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya, dan sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa.
  • Tanggung jawab.Merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik dalam lingkup desa maupun lingkup diatas pemerintah desa secara tertulis. Laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) pemerintah desa mengacu pada prinsip-prinsip obyektifitas, transparansi, akurasi yang tinggi, serta profesionalisme yang dapat diandalkan.
  • Berorientasi pada kesepakatan.Mampu menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus yang menyeluruh tentang apa yang terbaik bagi masyarakat dan tentang kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur. Dimana dalam menyelesaikan berbagai permasalahn yang terjadi di lingkungan masyarakat selalu mengutamakan musyawarah mufakat dengan dilandasi semangat kekeluargaan.Semua masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan, memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraannya.
  • Efektifitas dan efesiensi.Mampu menggunakan sumber daya secara optimal dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, berorientasi pada kecepatan dan ketepatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program baik ditinjau dari sisi waktu, sasaran, serta alokasi biaya yang digunakan.
  • Bervisi strategis,Adalah para pemimpin harus memiliki prospektif luas dan jauh ke depan tentang tata pemerintahan dan pembangunan manusia. Selain itu, para pemimpin juga harus memiliki kepekaan tentang apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut serta harus mempunyai pemahaman atas kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

b. Pemerintah yang dinamis.

Adalah pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi desa dan masyarakat yang dipimpinnya. Pemerintah selalu bersikap aktif dan terus bergerak membangun wilayahnya, mencari dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi masyarakatnya.

c. Pemerintah yang daptif.

Adalah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan masyarakatnya secara progresif. Pemerintah desa mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang dan dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan efisien sehingga program yang dilaksanakan dapat tepat guna tepat sasaran.

d. Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai.

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan serta tingginya tingkat kemampuan perangkat desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa dalam melaksanakan pekerjaannya merupakan salah satu modal dasar terwujudnya organisasi pemerintah desa yang kuat dan solid sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

pelayanan terbaik bagi seluruh warga desa, adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk upaya nyata untuk menujang pelayanan terbaik bagi masyarakat, desa harus memiliki data/informasi yang handal yang dapat digunakan untuk membantu menyusun perencanaan suatu program/kegiatan, akurasi data/informasi menjadi sangat vital manakala data/informasi dibutuhkan dalam implementasi program.

Era industri 4.0 menuntut pelayanan yang serba automatic, kehadiran teknologi informasi komunikasi akan memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Sudah saatnya desa memiliki suatu system informasi yang terintegrasi dan dapat menampung seluruh data/informasi warganya.

System informasi desa adalah jendela bagi desa untuk melihat secara menyeluruh tentang kondisi dan situasi masyarakat secara real time. Sehingga tantangan yang dihadapi masyarakat dan desa akan mudah dicarikan solusinya berdasarkan data dan fakta yang valid dan reliable. Data yang dimiliki desa seyogianya dapat dimafaatkan oleh supra desa untuk dapat ditindaklanjuti berupa adanya timbal balik berupa program-program yang dikeluarkan oleh supra desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

 

MISI 2:

"Mewujudkan desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, tanpa kesenjangan, sehat dan sejahtera melalui program optimalisasi potensi embung desa, potensi industri rumah tangga dan desa swasembada ikan"

Hal-hal penting yang terkandung dalam misi kedua adalah:

a. Desa tanpa kemiskinan,

Pada tahun 2027 tidak boleh ada penduduk miskin di desa, dalam rangka mencapai tujuan ini pemerintah desa bersama-sama pemerintah pusat dan daerah mengambil kebijakan untuk melaksanakan upaya meningkatkan pendapatan penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar serta melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana.

Sasaran yang harus dicapai di desa antara lain sebanyak 100 persen masyarakat desa memiliki kartu jaminan kesehatan; penyandang difabilitas miskin dan perempuan kepala keluarga (PEKKA) 100 persen menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; cakupan layanan kesehatan, persalinan dan imunisasi, pemakaian kontrasepsi, akses air minum dan sanitasi baik 40 persen penduduk berpenghasilan terendah; akses dan layanan pendidikan; hunian yang layak untuk penduduk berpendapatan rendah; serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya.

b. Desa tanpa kelaparan.

Agenda pemerintah desa adalah mengakhiri segala jenis kelaparan di desa pada tahun 2030 serta mengupayakan terciptanya ketahanan pangan, untuk menjamin setiap orang memiliki ketahanan pangan yang baik menuju kehidupan yang sehat.

Pencapaian tujuan ini membutuhkan perbaikan akses terhadap pangan dan peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan, yang mencakup peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, pengembangan teknologi dan akses pasar, sistem produksi pangan yang berkelanjutan, serta nilai tambah produksi pertanian.

c. Desa sehat sejahtera.

Pemerintah desa dan supra desa harus menjamin tersedianya: akses warga desa terhadap layanan kesehatan; terjangkaunya jaminan kesehatan bagi warga desa; menurunnya angka kematian ibu (AKI); angka kematian bayi (AKB); peningkatan pemberian imunisasi lengkap pada bayi; prevalensi pemakaian kontrasepsi; pengendalian penyakit HIV/AIDS, TBC, obesitas, malaria, kusta, filariasis (kaki gajah); pengendalian penyalahgunaan narkoba, serta menurunnya angka  kelahiran pada usia remaja.

d. Program optimalisasi potensi embung desa.

Tidak semua desa memiliki embung, keberadaan embung desa merupakan representasi dari jawaban atas permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terhadap air. Pemanfaatan embung sampai saat ini belum memenuhi harapan, dimana air embung belum mampu memenuhi kebutuhan air untuk lahan persawahan. Biaya operasional untuk menjalankan pompa air embung saat ini cukup memberatkan para petani. Area embung belum dimanfaatkan secara optimal. Dimana saat ini hanya dipandang sebagai area penampungan air yang hanya digunakan sebagai tempat pemancingan warga.

Melihat kondisi saat ini, pemerintah desa perlu segera memikirkan solusi untuk mengubah embung yang terlantar menjadi bermanfaat sepenuhnya bagi kehidupan masyarakat desa.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan embung dapat dilakukan mulai dari menyusun rencana program pengembangan, edukasi kepada masyarakat tentang manfaat embung, membentuk kelompok kerja yang khusus menangani pengembangan embung, mencari sumber dana pengembangan, dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan.

Langkah kongkrit yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan menyusun suatu master plan pengembangan embung yang relevan dengan prioritas program lainnya, dengan tujuan melalui satu kegiatan pengembangan embung dapat menjawab berbagai permasalahan masyarakat lainnya. Melalui perencanaan yang matang, pengembangan embung desa diharapkan dapat menjawab permasalahan vital lainnya seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin dan angkatan kerja baru, pemenuhan gizi keluarga, pemenuhan kebutuhan air bagi sektor pertanian, perikanan, sarana air bersih dan lainnya.

e. Program optimalisasi potensi industri rumah tangga

Warga Desa Cibunar adalah masyarakat yang kreatif dan inovatif. Hal ini terbukti dengan kemampuan adanya berbagai hasil karya yang telah secara turun temurun diwariskan dan tetap dilakukan oleh kelompok masyarakat dibeberapa bagian wilayah desa, serta menjadi sumber penghasilan utama keluarga.

Hasil karya ini berupa produk-produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memiliki daya saing di pasar. Beberapa produk karya masyarakat Desa Cibunar yang telah mendapatkan pengakuan diantaranya adalah pembuatan pelatan rumah tangga yang diproduksi oleh beberapa keluarga yang tinggal di wilayah Perum Jati Putra Dan Cibunar Girang. Home industri ini selain produksi peralatan rumah tangga, juga mampu membuat beberapa spare part untuk kendaraan bermotor, aksesories, molding dan masih banyak produk lainnya yang dapat dikerjakan oleh industri rumahan ini.

Keahlian lainnya masyarakat Desa Cibunar adalah membuat makanan olahan, diantaranya Ranginang, kiripik cau, kiripik sampeu, dan makanan olahan hasil bumi lainnya. Produk-produk seperti ini memerlukan perhatian dan dukungan untuk terus dikembangkan.

Warga Desa Cibunar dilihat dari sisi rata-rata pendidikan termasuk memiliki pendidikan yang cukup tinggi meski beberapa persen masyarakat masih ada yang berpendidikan rendah, dilihat dari asal sekolah dan jurusan pendidikan formal, warga desa banyak yang berlatar belakang bidang teknologi dan banyak yang menggeluti bidang pekerjaan yang berhungan dengan teknologi. Melihat potensi ini, pemerintah desa dapat menyalurkan kemampuan masyarakat dengan mewadahinya melalui unit usaha dibidang industri kreatif. Pemerintah Desa melalui BUMDes dapat mewadahi minat bakat dan usaha masyarakat ini secara lebih professional.

f. Program desa swasembada ikan.

Adanya embung desa dan didukung oleh geografis wilayah desa yang memiliki potensi air melimpah serta adanya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan yang layak, merupakan peluang besar untuk mengembangkan sektor perikanan di wilayah Desa Cibunar.

Pemerintah desa, peran serta masyarakat, tata kelola BUMDes yang baik dan sinergi dengan pihak terkait baik pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perikanana dan Kelautan, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan lembaga lain yang relevan yang membentuk kemitraan yang solid, akan mempercepat terwujudnya Desa Cibunar swasembada ikan.

Program swasembada ikan merupakan program pembangunan multimanfaat karena memiliki dampak yang sangat luas pada perekonomian masyarakat. Program ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari program optimalisasi embung desa. Program ini selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Cibunar terhadap ketersediaan lauk pauk sebagai bahan makanan bergizi, juga sebagai salah satu tiang penyangga ekonomi masyarakat yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Konsep sederhana yang ditawarkan dalam program ini adalah keluarga atau kelompok masyarakat bekerjasama dengan pemerintah desa melalui BUMDes untuk merawat membesarkan ikan dikolam terapung dan air deras milik desa, mulai dari tanam sampai panen. Untuk bibit, pakan disediakan oleh BUMDes, demikian pula dengan penjualan dilakukan oleh BUMDes. Masyarakat akan menerima imbalan berupa bagi hasil usaha dari pembesaran ikan tersebut.

MISI 3:

Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat baik formal, non formal maupun informal melalui program kampung cerdas.

Hal-hal penting yang terkandung dalam misi ketiga adalah:

  1. Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, Upaya peningkatan kualitas pendidikan formal merupakan salah satu kewajiban pemerintah desa dan supra desa. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan pembinaan serta memberikan kemudahan bagi masyrakat untuk dapat mengakses layanan pendidikan. Bersama-sama supra desa dan pihak terkait menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.
  2. Program Kampung Cerdas, adalah suatu kegiatan yang disusun secara sistematis dan terukur yang melibatkan peran serta masyarakat, lembaga pendidikan dan pemerintah daerah yang secara bersama-sama berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi warga desa. Bentuk-bentuk layanan pendidikan yang dapat diselenggarakan diantaranya pendidikan pra sekolah, pendidikan non formal, pendirian taman bacaan atau perpustakaan desa, pendirian sanggar belajar, sanggar seni atau sanggar olah raga.

Melalui pemanfaatan sanggar belajar dan sanggar seni yang telah dimiliki desa, diharapkan mampu fasilitasi proses kegiatan belajar masyarakat serta mampu menyalurkan dan mengembangkan minat bakat masyarakat dalam bidang seni, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka mempercepat proses belajar dibutuhkan manajemen yang sesuai dengan standar pendidikan nasional, yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan.

Dengan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan, diharapkan masyarakat siap bersaing menghadapi dinamika perubahan zaman serta mampu menjawab tantangan era industry 4.0 dan mampu beradaptasi dengan era society 5.0 tanpa meninggalkan budaya warisan leluhur sebagai jati diri bangsa.

MISI 4:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa merata dengan membuka lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat miskin dan angkatan kerja baru serta membuka peluang ekonomi baru bagi semua warga desa melalui program optimalisasi fungsi Badan Usaha Milik Desa.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa secara merata.

Menghadapi pandemi Covid-19 masyarakat desa menghadapi tantangan yang sangat berat. Disaat pandemi terus berlangsung, disaat itu pula roda ekonomi menjadi tersendat. Terjadi perubahan jenis matapencaharian di masyarakat, lapangan pekerjaan menjadi semakin berkurang akibat banyaknya perusahaan yang tutup, sementara angkatan kerja baru terus bertambah, bersaing mecari pekerjaan bersama para pekerja yang baru di PHK perusahaan sebelumnya.

Dampak pandemi di wilayah desa yang jauh mungkin tidak terlalu terasa, namun untuk desa yang berada dekat dengan pusat kota, tentu merasakan pengalaman yang berbeda. Namun demikian, ada atau tidak adanya pandemi, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata merupakan salah satu kewajiban pemerintah desa bersama supra pemerintah.

Untuk itu kecepatan dan kepedulian pemerintah desa dalam menanggapi perubahan lingkungan menjadi sangat penting. Sudah seharusnya pemerintah desa mempersiapkan program-program peningkatan ekonomi yang berorientasi pada kegiatan ekonomi berbasis lingkungan keluarga, yang dalam pelaksanaanya dapat dilakukan secara kontinu oleh warga dengan bantuan dan arahan dari Badan Usaha Milik Desa yang menjadi lembaga yang mewadahi usaha yang dijalankan masyarakat.

BUMDes memiliki tugas memikirkan inovasi yang tepat tentang unit usaha atau produk apa yang dapat dibuat atau dijalankan sesuai dengan karakteristik dan lingkungan masyarakat desa sebanyak-banyaknya. Dengan dukungan penuh Pemerintah Desa, BUMDes akan lebih mudah bergerak sehingga dapat mampu memiliki produk-produk unggulan yang memiliki daya jual tinggi sehingga dapat menjadi PADes yang potensial yang selanjutnya dapat dimanfaatkan kembali sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat.

 

  1. Membuka lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat miskin dan angkatan kerja baru.

Merupakan salah satu cara pemerintah desa untuk dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Indikator keberhasilan tujuan ini mencakup terserapnya angkatan kerja dalam lapangan kerja; terlaksananya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50 persen angkatan kerja desa; tempat kerja yang memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas layanan kesehatan.

Seiring dengan terlaksananya program optimalisasi embung desa, optimalisasi industri olahan rumah tangga, terlaksananya program swasembada ikan dan meningkatnya kredibilitas BUMDes dalam melaksankan usahanya, maka peluang terbukanya lapangan pekerjaan menjadi nyata. Melalui pelaksanaan program tersebut akan tersedia lapangan pekerjaan yang sangat banyak, bahkan dapat terus tumbuh dan membutuhkan pekerja yang semakin banyak. Pengisian lowongan kerja pada lapangan pekerjaan baru tersebut harus diprioritaskan untuk masyarakat miskin dan angkatan kerja baru terlebih dahulu.

  1. Membuka peluang ekonomi baru.

Terjadinya pertumbuhan ekonomi desa bukanlah peristiwa tunggal yang dapat terjadi begitu saja karena adanya satu factor penyebab. Namun tentu merupakan peristiwa kompleks yang terjadi secara bersamaan dan saling berhubungan sehingga dapat dilihat sebagai suatu fenomena tumbuh / berkembang. Dengan demikian, untuk dapat membantu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi desa diperlukan adanya peluang baru lainnya yang dapat memberikan nilai tambahan. Jika prioritas program kegiatan sebelumnya senantiasa identic dengan masyarakat miskin, keluarga prasejahtera, perempuan kepala keluarga, pencari kerja baru, dan lainnya, maka dalam konteks membuka peluang ekonomi baru yang akan menjadi prioritas program adalah masyarakat yang sudah memiliki usaha dan masyarakat yang sudah memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha namun terkendala modal.

Dalam program ini mereka diberdayakan untuk meningkatkan kapasitas usaha yang ada atau menambah jenis usaha baru yang relevan dengan usaha sebelumnya atau bahkan usaha yang tidak ada hubungan dengan usaha sebelumnya.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini, pemerintah desa memerlukan informasi yang tepat tentang jenis usaha apa saja yang dilaksanakan masyarakat, bagaimana kondisi dan kapasitas usahanya, dan dibutuhkan informasi lainnya yang relevan.

  1. Program optimalisasi fungsi Badan Usaha Milik Desa

Saat ini pengelolaan BUMDes sudah memasuki kepengurusan kedua, namun eksistensi BUMDes belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Tentu banyak faktor penghambat yang mempengaruhi terhadap kinerja BUMDes sampai saat ini. Regulasi yang mengatur kewenangan BUMDes benar sudah ada, namun belum dilaksanakan secara nyata. Adapun pengalaman pengelolaan oleh pengurus sebelumnya, menjadi cermin kurangnya profesionalisme manajemen saat itu.

MSI 5:

Melaksanakan inovasi pembangunan wilayah desa baik bidang infrastruktur maupun suprastuktur dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pihak-pihak terkait sesuai amanat RPJMDes dan amanat program pembangunan nasional.

Point penting dalam misi kelima ini adalah melaksanakan seluruh perencanaan yang telah disusun bersama masyarakat secara amanah sesuai dengan rencana pembangunan desa yang tertuang dalam dokumen RPJMDes.

Dalam hal pemerintah desa menyusun rencana kerja tahunan sebagai turunan RPJMDes, pemerintah desa senantiasa membuat skala prioritas pembangunan, skala prioritas harus memiliki kesetimbangan proporsi antara pembangunan fisik dan non fisik dan harus mampu melahirkan suatu inovasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Lahirnya inovasi di desa dalam semua bidang, seperti ekonomi, pelayanan publik, serta produk-produk unggulan desa dapat memberikan warna tersendiri bagi masyarakat desa, sehingga akan meningkatkan kecintaan dan kepedulian masyarakat terhadap desa.

MISI 6:

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara ketertiban, keamanan, kenyamanan, hidup beragama, bersosial, berbudaya, berpolitik, tanggap bencana dan sadar lingkungan untuk mewujudkan desa damai berkeadilan.

Point penting dalam misi ke tujuh ini adalah mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat Desa Cibunar yang harmonis, dinamis dan damai. Hal ini sangat penting mengingat latar belakang warga masyarakat Desa Cibunar memiliki keanekaragaman yang sangat unik, baik latar belakang agama, suku, bahasa, dan budaya. Dengan kondisi masyarakat yang heterogen, pemerintah desa harus mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat dan tentu hal ini tidak akan semudah dalam fasilitasi karakteristik masyarakat yang homogen.

Untuk dapat mewujudkan kondisi masyarakat Desa Cibunar yang damai dan berkeadilan, dibutuhkan kemampuan adaptif dan kebijaksanaan yang tinggi dari pemerintah desa. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus lebih intensif dan multidimensi. Diperlukan intuisi dan kemampuan individual yang kuat dari kepala desa untuk memimpin masyarakatnya menuju tatanan kehidupan bermasyarakat yang baik.

Beberapa indicator yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur keberhasilan pemerintah desa dalam melaksanakan pembinaan kemasyarakatan antara lain, termasuk tetapi tidak hanya terbatas pada tidak adanya kejadian kriminalitas, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kekerasan terhadap anak, lestarinya budaya gotong royong di desa, meningkatkannya indeks demokrasi di desa, serta tidak adanya perdagangan manusia dan pekerja anak.

MISI 7:

Membangun kerjasama dalam pembangunan Desa Cibunar Mandiri melalui program revitalisasi kemitraan desa melalui kerjasama lintas sektor dan lintas program yang sebesar-besarnya untuk kemajuan desa.

Revitalisasi dalam pengertian luas dan mendasar adalah menghidupkan dan menggiatkan kembali faktor-faktor pembangunan (tanah, tenaga kerja, modal, ketrampilan dan kewirausahaan, ditambah kelembagaan keuangan, birokrasi, serta didukung sarana dan prasarana fisik); dan para pelaku pembangunan untuk mengakomodasikan secara structural dan fungsional tantangan dan kebutuhan baru.

Dalam konteks program revitalisasi kemitraan desa yaitu upaya menghidupkan dan menggiatkan kembali seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pembangunan desa di berbagai sektor, baik fisik maupun non fisik untuk mengakomodasi kebutuhan dan menjawab tantangan baru.

Kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan desa ini pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan dalam mewujudkan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan desa tidak akan berhasil maksimal tanpa keterlibatan pihak-pihak yang terkait. Mulai dari individu masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda penggerak desa, perempuan penggerak ekonomi desa, perguruan tinggi, pelaku usaha, supra desa, aparatur desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Beberapa hal yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan revitalisasi diantaranya berupa adanya kegiatan kerjasama pemerintah desa dengan pihak ketiga yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan hasil-hasil nyata yang dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Bagikan artikel ini:
Komentar
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
CAPTCHA Image
Isikan kode di gambar